Bapemperda DPRD SBB Dan OPD Terkait, Bahas 16 Ranperda

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait, guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Pantauan media ini, rapat tersebut berlangsung diruang rapat DPRD SBB, Rabu (03/03/2021).

Usai rapat, ketua Bapemperda Arif Pamana yang ditemui fajarmaluku.com mengatakan, agenda hari ini adalah rapat koordinasi dengan beberapa OPD penggagas Ranperda.

“Hari ini kita rapat koordinasi dengan OPD penggagas Ranperda yang diusulkan di tahun 2021. Ada juga Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda kabupaten SBB selaku koordinator legislasi Pemkab SBB.” Ujar politisi PKB ini.

Dikatakannya, dari data yang dimasukkan oleh Kabag Hukum. Ada 13 Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah yang harus dijadikan Perda tahun 2021.

Adapun Ranperda yang dimasukkan tersebut, lanjut Pamana, berdasarkan atas perintah undang-undang. Dan ada juga Ranperda yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dan dalam waktu dekat ini, akan dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Ada tiga belas Ranperda yang akan dibahas untuk ditetapkan. Dan ada juga tiga Ranperda inisiatif DPRD. Jadi totalnya ada enam belas Ranperda yang akan kita bahas dan tetapkan.” Papar Pamana.

Disinggung terkait yang menjadi skala prioritas dari 13 Ranperda tersebut, Pamana mengatakan, semua Ranperda yang dimasukkan adalah prioritas. Namun, ada beberapa yang memang menjadi skala prioritas, antaranya. Ranperda tentang Pajak Daerah.

“Ada beberapa yang menjadi prioritas itu, terkait dengan perubahan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Daerah yang sudah tidak relevan. Yang kaitannya dengan pendapatan daerah, sehingga penting untuk direvisi.” Ungkapnya.

Sedangkan 2 Ranperda lainnya yang menjadi prioritas, lanjut Pamana adalah, perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

“Kita mencoba agar, dengan terbentuknya Perda tentang Usaha Pariwisata ini, potensi pariwisata yang ada di kabupaten SBB dapat dikembangkan. Karena jujur saja, kendala pemerintah dalam mengelola pariwisata, terkendala karena ad kekosongan regulasi sehingga butuh Perda, sebagai dasar pelaksanaan operasional.” Jelasnya.

Dirinya berharap, OPD-OPD penggagas bisa proaktif saat proses pembahasan Ranperda nantinya. Sehingga, proses pembahasan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.

Selain Ranperda dari Pemda, tambah Pamana. Ada 3 Ranperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD yakni, Ranperda tentang Pesantren, Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Ranperda tentang Sistem Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah. 

 Adapun 13 Ranperda yang dibahas adalah : 1. Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, 2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau, 4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah, 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, 9. Retribusi Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Pemda, 10. Pengelolaan Keuangan Daerah, 11. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Minuman Beralkohol, 12. Tanda Daftar Usaha Pariwasata 13. Retribusi Pasar. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *