Bawa Lima Tuntutan, Warga Kamarian Unjuk Rasa Tolak Pilkades

  • Whatsapp
banner 728x250

SBB. FajarMaluku.com- Lebih dari seratus orang warga masyarakat desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (09/3), menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kamarian.

Mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Adat Negeri Kamarian, ratusan warga ini menggelar orasi didepan kantor Bupati, dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dari Polres SBB serta satuan Polisi Pamong Pradja.

Para pengunjuk rasa yang koordinir oleh Jemi Putirulan ini menyampaikan 5 (lima) poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB, yang langsung diserahkan kepada Sekda SBB Mansur Tuharea.

Lima poin tersebut antara lain :
1. Menolak dengan tegas seluruh tahapan pemilihan kepala desa, yang sementara berjalan di Kamarian.
2. Mendesak Bupati SBB, untuk segera melaksanakan tahapan pemilihan kepala pemerintahan adat (Raja) negeri Kamarian, dengan melaksanakan Perda tentang Negri Adat yang sudah ditetapkan DPRD SBB.
3. Mendorong Bupati SBB, bersama tim verifikasi penetapan negeri adat, untuk sesegera mungkin mengumumkan hasil kerja tim tersebut kepada publik.
4. Mendesak Bupati SBB, untuk meninjau kembali BPD Kamarian, sebab diduga, mekanisme pengangkatan BPD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Apabila tuntutan ini tidak direspon dalam waktu 2×24 jam, maka warga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

Selain menyampaikan tuntutan secara tertulis, para pengunjuka rasa juga membawa lembaran kertas besar, yang bertuliskan tuntutan mereka.

Beberapa diantaranya berbunyi.
“Warning, katong warga negri Kamarian menolak pemilihan kepala desa. Jang rubah katong pung tatanan budaya dan adat istiadat yang sudah berpuly tahun katong rawat.” Ada juga bertuliskan, “Kamarian negri adat, buktinya katong ada baileo.”

Sementara itu, Sekda SBB di didepan pengunjuk rasa mengatakan. Pemda mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan warga Kamarian, karena dilaksanakan dengan tertib dan terkendali.

Kata dia, terkait dengan Pilkades serentak, itu adalah himbauan kepada pimpinan kecamatan, untuk mengidentifikasi desa-desa yang mau ikut Pilkades. Dan jika ada desa yang mau ikut ataupun tidak, itu adalah hak dari desa.

“Jadi mau ikut Pilkades atau tidak, itu tergantung desa, melalui BPD. Pemda tidak memerintahkan, surat Pemda itu hanya bersifat menghimbau. Semua tergantung keputusan di desa.” Tandas Tuharea

Selanjutnya Tuharea mengatakan, apa yang menjadi tuntutan warga, akan disampaikan kepada Bupati SBB Moh. Yasin Payapo.

“Pa Bupati lagi mengikuti kegiatan Musrenbang, untuk itu, nantinya tuntutan ini akan disampaikan kepada beliau setelah kembali, untuk kita kaji,” tutup Tuharea. (FM-01

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *