DPRD SBB Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RPP ABPD 2019

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- Penyelenggaraan pemerintah daerah, membutuhkan adanya komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Pemda maupun DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang harus terus mengoptimalkan tugas dan fungsi, guna menjawab tantangan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Hal tersebut disampaikan ketua DPRD kabupaten SBB Abdul Rasyid Lisaholith, S.IP saat membuka rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Rabu (12/08).

Didampingi Arifin Pondlan Kisya dan La Nyong selaku wakil ketua satu dan dua, Lisaholit mengatakan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dan menentukan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dengan demikian, Pemda sebagai pengelola keuangan daerah, berkewajiban untuk melakukan tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Sehingga seluruh anggaran yang dikelola, dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.” Papar Lisaholit.

Lanjut Lisaholit, DPRD dalam posisi selaku wakil rakyat, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD telah dilakukan.

Catatan penting yang harus diperhatikan bersama, lanjut Lisaholit. Bahwa DPRD senantiasa berupaya untuk secara objektif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, pada setiap tahun anggaran.

“Evaluasi yang dilakukan tersebut semata-mata, dimaksudkan agar pelaksanaan APBD benar-benar mampu menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada, serta dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi kemajuan masyarakat.” Tandasnya. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *