Gandeng Tim Teknis, Dinas PTSP SBB Segel Bangunan Tak Miliki IMB

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyegel bangunan-bangunan milik masyarakat biasa maupun pengusaha, yang kedapatan melakukan aktivitas pembangunan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam giat tersebut, dilibatkan pula dinas teknis dari PUPR SBB. Selain itu, kepala dinas PTPS M. Kihatu juga menggandeng Satpol PP menyusuri kota Piru guna menertibkan bangunan tak berizin tersebut.

Kegiatan yang berlangsung, Selasa (9/02/2021) ini, turut diikuti Assiten III Setda kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, Kasat Pol PP, A. TUHENAY serta staf dinas PUPR SBB, V. Nanuru.

Kaihatu kepada fajarmaluku.com disela-sela kegiatan tersebut mengatakan, dinas PTSP hanya melakukan penertiban secara administrasi, sesuai Permendagri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah pasal 7 butir (a), pasal 8 dan pasal 9 ayat 1 dan 2.

“Kita hanya menjalankan aturan tertib administrasi sesuai Permendagri. Sedangkan urusan teknisnya, ada pada dinas PUPR,” ujarnya.

 

Dirinya mengatakan, pihak PTSP sejauh ini telah melakukan himbauan kepada masyarakat, agar sebelum melakukan aktivitas pembangunan maupun usaha, seharusnya sudah mengurus izin administrasi pada instansi-instansi terkait.

“Yang pasti, sebelum melakukan penertiban dengan menyegel bangunan-bangunan ini, PTSP sudah menghimbau warga untuk mengurus IMB dan lainnya. Namun karena nekad, maka tindakan penyegelan ini kami lakukan, karena sudah menyalahi aturan dari pemerintah.” Tandas Kaihatu.

Dirinya juga meminta masyarakat turut mengawasi setiap bangunan yang ada dilingkungan sekitar. Jika kedapatan ada bangunan yang tak ber-IMB, untuk segera melapor ke instansi terkait.

Sementara itu, terkait jangka waktu penyegelan bangunan. Staf dinas PUPR bidang Cipta Karya V. Nanuru yang dikonfirmasi media ini mengatakan, batas waktu penyegelan tersebut, sudah tertuang dalam Permendagri nomor 32 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pasal 16 nomor 3.

 

“Dalam Permendagri tersebut mengatakan bahwa, setelah pemasangan tanda larangan itu, selama empat belas hari, pemohon harus segera menyelesaikan administrasi terkait dengan penerbitan IMB.” Papar Nanuru.

Dikatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan tersebut pemohon tidak punya itikad baik untuk membuat IMB, maka Pemda akan melakukan tindakan tegas.

“Jika tidak ada itikad baik maka, melalui tim teknis yang terdiri dari PTSP, PUPR dan Satpol PP. Kami akan melakukan tindakan tegas dalam bentuk larangan untuk melanjutkan pembangunan yang ada,” tegas Nanuru.

Untuk diketahui, giat pemasangan papan larangan pada bangunan tak miliki IMB di kota Piru tersebut, berlangsung selama 2 (dua) hari. Yakni tanggal 9-10 Februari 2021. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *