Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Gagal Dilindungi DPRD Dan Pemkab SBB

  • Whatsapp
banner 728x250

Ambon, fajarmaluku.com- DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB), dinilai gagal melindungi kedaulatan masyarakat hukum adat di daerah ini. Hal ini dikemukakan
Pemerhati Sosial Muhammad Ali Suneth kepada awak media, Senin (20/07) di Ambon.

Sebab menurut Suneth, peraturan perundang-undangan bukanlah opini atau artikel akademisi yang dibuat berdasarkan pendapat atau teori. Opini dan artikel tidak memiliki daya paksa atas orang lain untuk berbuat atau untuk tidak berbuat.

“Sebaliknya, peraturan perundang
-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur.
Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak,” katanya.

Kata dia, dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk
menyusunnya. Akan tetapi, jika melihat rujukan permasalahan terkait di Kabupaten SBB justru sangat memalukan, ketika DPRD setempat mendesak Pemkab SBB segera menetapkan status adat pada Negeri (Desa) Adat dan yang bukan Adat.

“Sebaliknya, yang lebih tidak tahu malu lagi, Pemkab SBB bersama Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, telah mengeluarkan hasil penelitian yang dimuat dalam 11 indikator, untuk menentukan mana Negeri (Desa) Adat dan yang mana bukan Negeri Adat,” ujar Suneth.

Dia merincikan, ke-11 indikator tersebut adalah sejarah negeri, petuanan, mata ruma asli Seram, pengelompokkan adat dalam negeri, pemerintahan adat, teon negeri, batu pamali, keanggotaan Saniri Batang Air, keanggotaan Alune-Wemale, kelompok Patasiwa-Patalima dan memiliki relasi Pela Gandong.

Menurut Suneth, poin 6-11 merupakan poin mubazir dan basi, untuk dimasukkan kedalam indikator. Sebab, pada dasarnya, ke-6 poin tersebut sudah masuk dalam indikator yang pertama yakni sejarah negeri.

“Akan tetapi, bagi saya hal yang fatal dan kebodohan yang dilakukan Pemkab SBB dan Tim Peneliti Unpatti, adalah tidak memasukkan dua indikator penting lainnya dalam mencirikan suatu Negeri (Desa) Adat,” tandasny.

Kedua indikator itu, lanjut dia, adalah bahasa asli negeri dan tapal batas wilayah Negeri (Desa) Adat. Pertanyaannya, kepentingan politiknya siapa? Padahal secara yuridis dalam aspek filosofinya, kedua poin diatas secara hirarki peraturan perundang-undangan sudah disebutkan dan diatur dalam
UUD 1945, UU Desa hingga Peraturan Menteri Desa.

“Saya meragukan gelar serta kualitas ilmu pengetahuan secara intelektual yang
dimiliki Tim Peneliti Unpatti dan Pemkab SBB dibawah pimpin Prof. Tonny Pariela. Sekedar mengingatkan, pak Tonny sebagai Akademisi, dalam mengeluarkan hasil penelitian harus bersikap jujur dan objektif serta mampu menjaga independensi sebagai intelek,” ujar Suneth.

Dia menegaskan, DPRD dan Pemkab SBB tidak berhak dalam menentukan dan menetapkan status adat kepada sebuah desa. Sebab, legislatif dan eksekutif lahir dari rahim konstituensi masyarakat hukum adat.

Secara harifah, dalam perancangan dan pembentukan peraturan harus mempunyai
landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dimuat dalam pokok pikiran pada konsideran UU, perda Kabupaten/Kota. Unsur filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

“Oleh sebab itu, saya meminta M. Yasin Payapo selaku Bupati dan Abdul Rasyid Lisaholith sebagai Ketua DPRD Kabupaten SBB, membatalkan, mencabut serta mengevaluasi kembali dua perda sebelumnya mengenai kehormatan jati diri masyarakat hukum adat yang sudah ditetapkan, karena itu
merupakan pelecehan bagi kedaulatan masyarakat hukum adat di SBB.” Tegas Suneth.

Apabila mereka tetap ngotot tambahnya, kedua perda itu diberlakukan tanpa meninjau kembali apa yang telah ditetapkan, maka dirinya mengaku berniat menggugat kedua stakeholder, akibat kerugian moril dan materil yang dihasilkan kedua institusi tersebut. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *