Kekosongan Jabatan Yang Disampaikan Sekda Dan Pjs SBT Dinilai Pembohongan Publik

  • Whatsapp
banner 728x250

Bula, fajarmaluku.com- Rencana pelantikan terhadap sekitar kurang lebih 40 karateker Kepala Desa (Kades) di SBT, menuai kontroversi.
Pasalnya, karateker Kades yang di SK kan oleh Pjs Bupati ini mendapat sorotan dari banyak kalangan aktivis.

Hal ini diuangkapkan oleh salah satu aktivis pergerakan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) SBT, bahwa pelantikan tersebut tidak sesui mekenisme perundang undangan. Dan termuat dalam Peraturan Peraturan (PP) 53 tentang disiplin Pengawai Negeri Sipil (ASN).

Iqbal Wattimena yang juga ketua kota LMND SBT itu juga mengungkapkan bahwasanya, Surat Keputusan (SK) atas Nama Umar Bugis yang nantinya ditempatkan sebagai pejabat Kepala desa di desa Waisamet itu sangat melangar PP dimaksud, alias melangar hukum.

Sebab, dirinya beragapan bahwa Umar Bugis saat ini menjalani Sangsi non job Selama 3 bulan akibat terlibat dalam kampanye pada kandidat tertentu (Faham).

Sementara itu, Wattimena juga menambahkan, jika penganggakatan Umar Bugis sebagai karateker Kades oleh Sekda dan Pjd Bupati SBT tersebut keliru, lantaran alibi pengangkatan yang bersangkutan oleh Sekda itu akibat kekosongan jabatan di tingkat desa, padahal Umar Bugis adalah salah satu dari sekian ASN yang mendapat hukuman disiplin pegawai, bahkan saat ini Umar Bugis harus melakukan wajib lapor di BKD SBT sebagai bentuk sangsi yang dia dapat. Dengan demikian, penggangkatan Umar Bugis sebagai pejabat karateker desa itu gugur dengan sendirinya.

Dilanjutkannya, dalam surat keputusan (SK) bupati satu poinnya menyebutkan bahwa pejabat kepala desa menjabat paling lama satu tahun, atau telah dilantik Kepala Negeri Administratif yang baru, dengan demikian maka tidak ada kekesongan jabatan kepala negeri dan negeri administratif kab SBT. Olehnya itu surat sekda nomor 140/562/2020 tertangal 28 November 2020 itu bisa disebutkan sebuah pembohongan terhadap masyarakat seram bagian timur.

Dia juga menuturkan, dari sisi hukum tata negara terdapat satu istilah hukum yang menyebutkan bahwa terdapat asas praduga rechmatige yang artinya setiap tindakan penguasa harus diaanggap sebagai rechtmatige, asas ini bermakna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu diangap rechtmatige sampai ada pembatalannya. Sehingga sekda selaku koordinator Organisasi Pragkat Daerah (OPD) tidak memahami kaidah-kaidah atau etika pemerintahan yang sifatnya Good goverment.

Ketua LMND SBT itu juga menaruh curiga, jika ada nafsu yang melekat pada diri oknum oknum yang sengaja buat gaduh di negeri Ita Wotu Nusa tersebut.

Aktivis LMND itu juga mendesak pihak aparat penegak Hukum dilingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur untuk sesegera mungkin memproses saudara sekda SBT (syarif Makmur) karena telah dianggap banyak melakukan tindakan-tindakan Mal Administrasi. (bkr)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *