Kisruh di Desa, Perangkat Dan Masyarakat Lumalatal Datangi DPMD SBB

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- Perangkat desa Lumalatal Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), beserta anggota masyarakat desa tersebut, mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) SBB, Jumat (17/07).

Kedatangan perangkat desa, tokoh masyarakat beserta anggota masyarakat desa Lumalatal ke DPMD tersebut, guna menyelesaikan kekisruhan yang terjadi beberapa hari lalu.

Dari pertemuan perangkat beserta anggota masyarakat di DPMD, yang diterima langsung oleh Kadis Mocsin Pellu di ruang kerjanya, diketahui pemicu kekisruhan akibat dari rasa tidak puasan masyarakat Lumalatal terkait pembagian dana Padat Karya Tunai (PKT) kepada masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat Lumalatal, Luther Maalepete dalam kesempatan tersebut, menguraikan penyebab protes masyarakat terkait pembagian PKT.

“Yang masyarakat sesalkan adalah, mengapa begitu banyak parang (golok-red) yang ada dalam APBDes. Sedangkan kita semua tahu bahwa, semua masyarakat itu sudah punya parang. Sehingga, ada baiknya pengadaan parang yang begitu banyak, ditiadakan.”

Menurut Luther, anggaran untuk pengadaan parang tersebut, dialihkan kepada masyarakat dengan tujuan yang lain, yang bisa dipergunakan oleh masyarakat.

“Saya sendiri menyesali pengadaan parang ini. Sebab, kalau itu diuangkan kepada masyarakat, maka akan menambah anggaran kepada masyarakat. Yang tadinya 125 ribu, bisa jadi 300 ribu. Karena harga parang itu sudah 140 ribu.” Sesal Luther.

Sementara itu, setelah mendengar penjelasan dan juga pemaparan dari masyarakat, perangkat desa, serta melihat APBDes, Kadis PMD Mocsin Pellu mengatakan, jika harus mengikuti keinginan masyarakat agar semua bentuk pengadaan yang sudah termuat dalam APBDes mesti diberikan dalam bentuk uang, maka harus dilakukan revisi terhadap APBDes.

“Kalau ada ruang untuk merevisi APBDes demi memenuhi keinginan masyarakat, ya silahkan. Tetapi harus disesuaikan,” tegas Pellu.

Lanjut Pellu, semuanya sudah jelas sesuai penjelasan dari masyarakat maupun dari perangkat desa.

“Ini hanya salah persepsi dari masyarakat. Mereka mau dapat semua, tetapi kurang memahami saja.” Ujarnya.

Dengan demikian, Kadis mengarahkan perangkat dan masyarakat desa Lumalatal untuk kembali ke desa, dengan mengikuti dokumen APBDes yang ada. Namun jika masyarakat masih ngotot, Kadis menghimbau, agar perangkat desa kembali lagi ke PMD untuk berkonsultasi, guna merevisi APBDes.

Ditempat yang sama, pejabat desa Lumalatal, Debora Elake, S.Pd kepada awak media mengakui jika ada terjadi kekisruhan di desa yang dipimpinnya.

Kata Elake, pemicu awal terjadi keributan, adalah akibat ketidakpuasan masyarakat pada saat pembagian PKT. Menurutnya, masyarakat merasa tidak puas karena tidak dibuka sesi tanya jawab pada saat proses pembagian PKT.

“Jadi semua bermula saat pembagian PKT. Masyarakat merasa tidak puas, setelah mendengar penjelasan dari saya, dari camat dan Kapolsek, tidak ada sesi tanya jawab. Sehingga, terjadi keributan itu.” Jelas Elake.

Dirinya berharap, setelah mendengar penjelasan dan masukan dari Kadis PMD, dirinya beserta masyarakat dan juga perangkat desa akan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat desa Lumalatal, sehingga bisa dimengerti dan tidak ada lagi kekisruhan di desa.

“Saya berharap, ketika kita kembali ke desa. Dengan adanya penjelasan dari Kadis dan juga staf, yang juga didengar oleh keterwakilan masyarakat serta BPD, mungkin bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat, terkait dengan hasil hari ini. Sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti.” Tandas Elake. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *