Merasa Difitnah, Nurlete Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- Didemo oleh Koalisi Masyarakat Hukum Adat (KMHA) desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Ahmad Nurlete akhirnya angkat bicara, dan siap menpuh jalur hukum guna mengembalikan nama baiknya.

Kepada awak media di Piru, Senin (10/01/2022). Ahmad Nurlete yang didampingi tim Kuasa Hukum Semmy Riry, SH, MH mengatakan. Terkait tuduhan yang dilayangkan dalam aksi demo oleh KMHA kepada dirinya, itu tidak benar.

Dikatakan, dalam demo yang berlangsung di depan Kejaksaan Tinggi Maluku ini, KMHA Buano Utara menyampaikan tudahan jika Nurlete telah menggelapkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 hingga 2021.

“Jadi semua yang dituduhkan itu tidak benar. Karena PKH tahun 2016 hingga 2021 itu, saya bukan bagian dari kelompok PKH, saya hanya selaku masyarakat Buano Utara.” Bantah Nurlete.

Terkait tuduhan tersebut, Nurlete yang merasa dirugikan terkait dengan nama baiknya, kini menempuh jalur hukum.

“Untuk melakukan pemulihan nama baik. Saya sudah menggandeng tim pengacara untuk melakukan langkah-langkah hukum.” Ujar Nurlete yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Buano Utara ini.

Ditempat yang sama, Semmy Riry selaku tim kuasa hukum mengatakan. Terkait dengan tuduhan yang dilayangkan oleh KMHA Buano Utara kepada kliennya lewat demo yang dilakukan pada tanggal 6 Januari lalu, pihaknya akan melakukan laporan ke Polda Maluku.

“Kita tau bahwa demo adalah hak demokrasi yang sehat. Tetapi jika didalam demo tersebut menyinggung soal hal-hal private. Maka itu sudah berdampak pidana. Dengan demikian, kami akan menyampaikan laporan ke Polda Maluku, karena lokasi demo berlangsung di Ambon.” Papar Riry.

Terkait laporan yang telah disampaikan oleh KMHA ke Kejaksaan Negeri SBB, terkait dugaan penggelapan anggaran PKH oleh kliennya, Riry menilai ada kontradiksi.

“Ini ada kontradiksi terkait laporan tersebut. Yang mana, sesuai isi pemberitaan pada salah satu media masa, bahwa ada tindak pidana korupsi sedangkan yang satunya adalah dugaan penipuan penggelapan.”

Sehingga lanjut Riry, KMHA harus menyampaikan laporan ulang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Karena menurut dia, jika tindak pidana dugaan pemalsuan atau penggelapan, tidak bisa disampaikan ke kejaksaan.

“Seharusnya itu disampaikan ke kepolisian yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap duggaan yang dilakukan oleh klien kami,” jelas Riry.

Dengan demikian lanjut Riry, terkait dengan release berita pada salah satu media yang menyebutkan jika kliennya melakukan tindak pidana korupsi dan memasukkan data-data palsu bagi penerima PKH maka, kliennya sudah siap menempuh jalur hukum.

“Jadi terkait berita itu, klien kami dan keluarga merasa di fitnah. Untuk itu, klien sudah menandatangani kuasa untuk kita segera melakukan langkah-langkah hukum.” Tandas Riry. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *