Papalia Buka Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Dana BOS

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- UPTD SMA/SMK Cabang Dinas Pendidikan Seram Bagian Barat (SBB), menggelar Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Dana Bos dan Penataan Aset Daerah. Kegiatan yang melibatkan semua kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK sekabupaten SBB ini, berlangsung di SMA Negeri 1 Seram Barat, Jumat (12/02/2021).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan kabupaten SBB, Abidin Papalia dalam sambutannya saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah
masih banyak kepala sekolah dan staf pada SMA dan SMK di kabupaten SBB, yang belum tahu cara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

“Untuk itu, sosialisasi dilakukan. Agar nantinya setelah mendengar penjelasan dari nara sumber. Baik dari inspektorat maupun bidang aset daerah provinsi Maluku, para kepsek bisa membuat laporan dengan baik.” Ujar Papalia.

Saat ditemui media ini, Papalia mengakui jika hasil audit inspektorat provinsi Maluku, masih banyak temuan-temuan yang terdapat didalam laporan petunjuk teknis (juknis) dana BOS.

Sementara itu, saat disinggung terkait beberapa sekolah yang belum memasukkan laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2020. Papalia menegaskan akan ada sanksi baik dari dinas maupun cabang dinas.

 

“Yang pertama itu sanksi teguran secara administrasi akan kita sampaikan. Karena sebagai kepsek, dia harus tahu bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” tegasnya.

Ditanya soal pengaruhnya laporan pertanggungjawaban yang tidak masukkan oleh pihak sekolah, terhadap pencairan dana BOS tahun 2021, Papalia mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. Sehingga nantinya sistem akan mengunci pencarian dana BOS tahap berikutnya.

Ditanya efeknya pada proses belajar mengajar, dengan tegas Papalia katakan itu sanksinya.

“Itu sanksinya, maka otomatis Kepsek yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS itu dulu. Karena itu sudah jadi temuan dari inspektorat.” Tandasnya.

Menurutnya, mengunci sementara sistem pencairan dana BOS pada sekolah yang bersangkutan, bukan berarti menghambat proses belajar mengajar disekolah, melainkan guna mempresur Kepsek untuk secepatnya memasukan laporan penggunaan uang negara dalam bentuk dana BOS.

Papalia berharap, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak inspektorat provinsi Maluku, pihak sekolah bisa melakukan tugasnya sesuai dengan arahan dari inspektorat dan juga sesuai juknis yang ada.

 

Kegiatan yang digelar tersebut, merupakan kerjasama antara cabang dinas Diken dan Diksus wilayah SBB dengan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

Hadir sebagai narasumber Pieter D. Tahapary, SE. Ak selaku Auditor Inspektorat Provinsi Maluku dan Tjatur S. Sarwowidodo selaku Kepala Bidang Aset Provinsi Maluku. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *