Pemda SBB Gelar Bimtek Produk Hukum Bagi ASN

  • Whatsapp
banner 728x250

SBB, FajarMaluku.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Kepada ASN Lingkup Pemda SBB, bertempat di lantai 3 (tiga) Kantor Bupati, Rabu (18/03).

Dalam laporan panitia yang disampaikan Semmy Pattisinay, SH menyebutkan, kegitan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam teknis penyusunan produk hukum daerah. Sehingga, proses penyusunan produk hukum daerah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015, tentang produk hukum daerah.

Sehingga lanjutnya, pembentukan produk hukum daerah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum daerah sebagai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum dan kepastian hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sementara itu Bupati Kabupaten SBB, Drs. M Yasin Payapo dalam sambutannya pada kesempatan tersebut mengatakan, mencermati perkembangan peraturan perundangan-undangan baik di pusat maupun daerah, terdapat banyak peraturan yang belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat.

Sehingga, tambah Payapo. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat, sering di rubah, dicabut atau diganti, hanya dalam waktu yang singkat. Sedangkan, anggaran yang diperlukan dalam pembuatan sebuah peraturan cukup besar.

“Olehnya itu, perlu pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari perancangan peraturan perundangan-undangan. Terkait dengan mekanisme, persiapan dan pembuatan sebuah peraturan.” Ujar Payapo.

Dikatakan, dalam rangka pembuatan sebuah peraturan daerah, dan aturan pelaksanaan lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebab jika tidak demikian kata dia, Perda yang dibuat dapat dibatalkan atau dianggap telah bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas yang dianut dalam peraturan perundangan-undangan tersebut.

Lanjutnya, dalam UU Nomor 12 tahun 2011 maupun Perda atas usulan OPD Pemrakarsa kepada Bupati dan diproses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

“Olehnya itu, sangat penting bagi OPD untuk dapat menyiapkan SDA yang handal, dalam merancang atau membuat suatu peraturan. Baik itu Perda, Perbup ataupun Keputusan Bupati, sesuai kewenangan-kewenangan yang ada, pada OPD yang bersangkutan.” Tegas Payapo.

Dirinya mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut sangat penting dan strategis, dalam rangka membekali segenap ASN lingkup Pemda SBB.

Dalam kesempatan itu pula, Payapo berharap agar seluruh materi yang disampaikan oleh seluruh narasumber, haruslah dicermati, disimak dan diikuti dengan serius.

“Harus serius, sehingga sekembalinya nanti ketempat tugas masing-masing, dapat di praktekkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh hari ini.”

Kepada para narasumber, Payapo menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama dan kepeduliannya, terhadap perkembangan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten SBB.

Kegitan yang diikuti 78 orang peserta dari seluruh OPD lingkup Pemkab SBB, dengan mengahirkan kepala divisi Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku dan juga Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Maluku.

Dalam kegiatan tersebut pula dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemda Kabupaten SBB dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Polres SBB, Kejaksaan Negeri SBB dan Law Firm DR. Fahri Bacdhim, SH. MH dan Associates. (FM-01)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *