Pilkada SBT Terancam Ditunda

  • Whatsapp
banner 728x250

Bula, fajarmaluku.com- Pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terancam ditunda. Penundaan itu menyusul adanya pernyataan ketua Bawaslu SBT Suparjo Rustam Rumakamar yang menyatakan, bakal menandatangani rekomendasi penundaan pilkada SBT yang bakal digelar secara serentak 9 Desember mendatang.

Rumakamar dengan tegas mengatakan, bakal menandatangani rekomendasi penundaan pilkada SBT. Penundaan itu menurut Rumakamar merujuk pada tidak adanya anggaran tambahan untuk Bawaslu SBT, karena tidak dimasukkan oleh pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam APBD Perubahan kabupaten SBT tahun 2020.

Ditambahkannya, TAPD yang dipimpin sekretaris daerah (Sekda) SBT Syarief Makmur itu, sebelumnya telah menjanjikan akan mengusulkan anggaran tambahan untuk Bawaslu guna meningkatkan kerja lembaga pengawasan tersebut, dalam mengawal proses serta tahapan pelaksanaan pilkada di daerah ini.

“Saya sangat kecewa dengan keputusan TAPD yang mana tak mengusulkan anggaran tambahan untuk Bawaslu. Padahal, mereka sendiri yang berjanji bakal menambah anggaran Bawaslu di APBD perubahan ini, kalau seperti ini, lebih baik kita keluarkan rekomendasi penundaan pilkada hingga Pemda menambah anggaran untuk Bawaslu,” ucap Rumakamar kepada pers, Sabtu (3/11).

Dijelaskannya, Bawaslu yang semula mengusulkan anggaran untuk tahapan pilkada SBT tahun ini sebanyak 22 Milyar yang ditandatangani oleh Bupati SBT Mukti Keliobas dalam Nota Kesepahaman Hibah Daerah (NPHD).

Namun tambahnya, anggaran yang tertuang dalam NPHD serta ditandatangani oleh Bupati SBT itu tidak ditindaklanjuti oleh TAPD pemerintah daerah dibawah pimpinan Syarief Makmur.

“Pa Sekda seletah rapat bersama kami, dirinya langsung mengatakan, saya kasi Bawaslu 9,2 Milyar,” tambah Rumakamar mengulang perkataan sekda SBT itu.

Dilanjutkannya, anggaran yang dijanjikan Sekda tersebut, bakal tidak cukup untuk menyelesaikan semua tahapan dan program di Bawaslu. Bahkan saat ini, kata Rumakamar anggaran setelah dilakukan penyesuaian oleh pihak sekretariat Bawaslu, anggaran tersebut sampai akhir tahapannya nanti dapat dipastikan kurang bahkan itu telah dipangkas beberapa item kegiatan rutin Bawaslu.

“Saat ini kan sudah tidak bisa, karna APBD-P sudah ditetapkan oleh DPRD dan Bawaslu tidak mendapatkan tambahan anggaran, itu karena pihak TAPD tidak mengusulkan. Kalau begini jadinya maka besok (Senin) saya gelar konferensi pers untuk menunda pilkada SBT, sebab kami juga tidak ingin mati, karena politik anggaran yang dimainkan oleh TAPD Pemda ini,” tegasnya.

Baginya, Sekretaris daerah itu tidak berniat untuk membantu Bupati dalam mensukseskan pilkada di kabupaten dengan julukan Ita Wotu Nusa itu, niatan Sekda SBT itu ditujukan melalui tidak diusulkannya tambahan anggaran untuk Bawaslu, guna membantu Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap setiap tahapan yang dilaksanakan oleh lembaga teknis KPU.

“Sekda SBT Syarif Makmur tidak punya niat baik,dalam menyukseskan Pilkada SBT,
Hal ini terlihat Syarif makmur sebagai Ketua TPAD SBT sengaja tidak mengusulkan Anggaran Tambahan untuk Bawaslu SBT,” tandasnya. (bkr)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *