Sekda SBB Buka Konsultasi Publik Revisi RTRW

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com– Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis, beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dalam UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mansur Tuharea, SH, kala membuka kegiatan Konsultasi Publik Revisi RTRW yang berlangsung di lantai tiga kantor bupati, Kamis (26/08/2021).

Dikatakan, RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Lanjut Sekda, revisi RTRW kabupaten SBB, telah mendesak untuk dilakukan.

“Secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten.” Ujarnya.

Tambahnya, revisi diperlukan agar RTRW kabupaten SBB dapat berfungsi sebagai ; (1). Matra Keruangan dari pembangunan daerah, (2). Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah SBB, (3). Alat untuk mewujudkan keseimbangan, (4). Alat untuk mengalokasikan investasi, (5). Pedoman untuk penyusunan program, (6). Dasar pengendalian pemanfaatan ruang serta (7). Adanya kondisi bencana yang sering terjadi, sehingga perlu dilakukan penelaah lebih lanjut.

Pada tahun 2019 lanjut Tuharea, Pemda SBB lewat dinas PUPR, telah melakukan kerjasama dengan dengan Fakultas Teknik Universitas Pattimura, dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) RTRW kabupaten SBB tahun 2020-2030.

Hasil PK tersebut kata Sekda, menyatakan bahwa Perda nomor 03 Tahun 2014 tentang RTRW kabupaten 2020-2030 perlu direvisi.

“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perubahan RTRW yaitu, terjadinya dinamika pembangunan yang sangat dinamis selama lima tahun terakhir. Dan adanya regulasi dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.” Papar Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan masukan-masukan yang baik, sehingga berdampak positif bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa ini. Elo

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *