Setelah Inspektorat, Giliran Kantor PUPR SBB Disegel Pemilik Lahan

  • Whatsapp
banner 728x250

Piru, fajarmaluku.com- Maraknya pemalangan terhadap kantor-kantor dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB), kini menjadi fenomena baru, di kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa ini.

Tahun kemarin kantor dinas Perhubungan serta Dinas Kominfo disegel pemilik lahan, walau akhirnya dibuka setelah ada negosiasi dengan pemerintah setempat.

Diawal tahun 2021 juga diwarnai dengan pemalangan tujuh buah rumah dinas Pemda yang ditempati beberapa pejabat pemerintahan, namun akhirnya dibuka dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak Pemda.

Kini giliran kantor dinas PUPR yang dipimpin Thomas Wattimena juga dipalang pemilik tanah. Padahal, kantor Ispektorat kabupaten SBB yang dipalang tiga hari sebelumnya belum dibuka oleh masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah dilokasi banguan tersebut. Hasil pantauan fajarmaluku.com dilokasi, kantor Inspektorat sudah dipalang sejak, Senin (14/06) pagi. Sementara kantor PUPR dipalang Rabu (16/06).

Rolen Pirssouw selaku pemilik lahan tempat berdirinya kantor dinas PUPR saat dikonfirmasi alasan pemalangan kantor tersebut mengatakan. Pihaknya telah dua kali melakukan pemalangan terhadap kantor ini.

Menurut Pirssouw, hal itu dilakukan akibat dari pekerjaan jalan yang ditangani dinas PUPR SBB. Dirinya menambahkan, sebelumnya mereka selaku keluarga ahli waris tanah yang dilalui jalan yang sedang dikerkan tersebut telah meminta dinas PUPR untuk menghentikan pekerjaan tersebut, karena status tanah masih bermasalah.

“Kita sudah memberikan surat kepada dinas PUPR dengan tembusan ke Polres dan Kejaksaan SBB, agar proyek jalan tersebut dihentikan dulu karena statusnya masih bermasalah. Namun seteh saya cek di lokasi, ternyata pekerjaan sedang berjalan. Makanya karena tidak menghargai surat kami, maka kantor itu kita palang.” Ujar Pirssouw.

Dikatakan, selaku pemilik lahan yang belum dibayar oleh pihak Pemda. Dirinya berhak untuk memalang kantor tersebut hingga ada penyelesaian lanjutan.

“Kantor itu akan saya palang hingga ada penyelesaian serta dihentikannya pekerjaan jalan yang sedang berlangsung.” Tandasnya.

Terkait persoalan pemalangan kantor-kantor dinas tersebut, belum ada pihak pemerintah daerah yang siap dikonfirmasi guna menjawab personal dimaksud. Sekretaris Daerah (Sekda) SBB mansur Tuharea yang ditemui media ini terkait pemalangan kantor Inspektorat, enggan berkomentar.

“Langsung konfirmasi dengan kepala kantor Inspektorat saja.” Ujar Tuharea singkat. Sedangkan kepala kantor Inspektorat Abdulah Fakaubun susah dikonfirmasi, akibat dua nomor telpon selulernya tidak aktif.

Sementara itu, Thomas Wattimena yang berusaha dihubungi media ini guna mengkonfirmasi pemalangan kantornya sangat tidak kooperatif. Bagaimana tidak, walaupun panggilan via telpon selulernya tersambung, namun yang bersangkutan tidak menjawab. Bahkan pesan singkat yang dikirim via SMS pun tak dibalas.

Hingga berita ini di publikasi, baik kantor Inspektorat maupun kantor PUPR masih dipalang dan belum dibuka oleh pemilik lahan. (elo)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *