TAPD SBT Diduga Lemahkan Kinerja Bawaslu

  • Whatsapp
banner 728x250

Bula, fajarmaluku.com- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), diduga melemahkan kinerja badan pengawas pemilu (Bawaslu) SBT dalam tahapan pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Dugaan itu muncul akibat kebijakan TAPD yang tidak memberi tambahan anggaran untuk lembaga pengawasan itu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan mereka.

Diketahui, sebelumnya anggaran Bawaslu hanya sebesar Rp 9,2 Milyar dari 22 milyar yang diusulkan Bawaslu pada penetapan APBD murni tahun 2020 ini, dari anggaran 9,2 Milyar tersebut menurut Bawaslu akan mentok pada pencalonan, sementara masih banyak tahapan yang belum selesai hingga hari pungut hitung 9 Desember.

Olehnya itu, sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 ditetapkan, Bawaslu telah menyurati Sekda selaku ketua TAPD, bahkan ketua beserta anggota Bawaslu beberapa kali juga bertemu dan meminta agar Syarief Makmur selaku Sekda, membantu mengusulkan anggaran tambahan. Namun hingga DPRD mengetuk palu penetapan APBD perubahan 2020 beberapa waktu lalu itu, diketahui TAPD tak mengusulkan anggaran tambahan untuk Bawaslu.

Ketua Bawaslu SBT Suparjo Rustam Rumakamar kepada wartawan menyampaikan jika pihaknya saat ini diperhadapkan pada tiga tahapan penting pada tahapan pilkada SBT saat ini, seperti pengawasan kampanye calon bupati dan wakil bupati, perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang menurut Rumakamar lebih penting lagi yaitu pembentukan PTPS.

Dijelaskannya, pembentukan PTPS tersebut tidak termasuk dalam anggaran 9,2 yang diberikan Pemda kepada Bawaslu, sebab kata dia, anggaran dari 9,2 itu tidak lagi mampu menampung semua kegiatan tersebut.

“Sekda SBT Syarif Makmur tidak punya niat baik,dalam menyukseskan Pilkada SBT,
Hal ini terlihat Syarif makmur sebagai Ketua TPAD SBT sengaja tidak mengusulkan Anggaran Tambahan untuk Bawaslu, padahal sebelumnya Syarif makmur berjanji dihadapkan kami. Bahwa akan memasukkan tambahan Bawaslu dan TAPD tambahkan dalam APBD Perubahan nanti, ternyata dalam pembahasan APBD perubahan bersama DPRD untuk anggaran tambahan Bawaslu tidak diusulkan,” tandas Rumakamar di Bula, Senin (5/10).

Sementara itu, Koordinator Devisi (Kordiv) sumber daya manusia (SDM) Bawaslu SBT Rosna Sehwaky dalam keterangan persnya mengatakan, setelah bertemu dan menyampaikan keluhan dihadapan Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman pekan kemarin, saat ini Pjs Bupati SBT itu sedang berkoodinasi dengan instansi terkait guna mensiasati tambahan anggaran untuk Bawaslu.

“Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan Pjs Bupati, Alhamdulillah beliau merespon keluhan Bawaslu, dan saat ini beliau melakukan koordinasi, hanya saja kami tidak tahu kalau bantuan itu sesuai dengan kebutuhan yang dianggarkan oleh Bawaslu atau tidak. kami mengingatkan saja kepada TAPD pemda dan DPRD bahasanya Bawaslu ini lembaga negara yang harus kemudian dilihat secara baik untuk kepentingan demokrasi yang berjalan normal di kabupaten seram bagian timur ini,” ucap Sehwaky.

Sehwaky juga mengungkapkan bahwa Syarief Makmur selaku ketua TAPD tidak memiliki niat yang tulus untuk bersama-sama dengan pihaknya memperjuangkan tambahan anggaran tersebut di DPRD, sehingga dirinya menilai jika pihaknya dibawaslu dipandang sebelah mata oleh TAPD dibawah pimpinan Syarief Makmur itu.

“Kami telah beberapa kali melayangkan surat, mulai dari pertama NPHD hingga perubahan adendum, adendum yang mestinya dinaikkan tapi ini malam diturunkan dari 22 menjadi 9,2 Milyar itu. sehingga publik juga harus tahu bahwa jika dibeberapa titik kami tidak maksimal dalam pengawasan maka itu adalah efek dari apa yang kami dapatkan dari penganggaran tidak tersedia,” ungkapnya. (bkr)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *